Salah satu bentuk politik diskriminasi adalah penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewargaanegara Republik Indonesia (SBKRI) yang utamanya ditujukkan kepada warga Negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunannya. Secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang �masih dipertanyakan� (status quo). Disahkannya undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewargaannegara RI (UU Kewargaannegara No.12/2006) merupakan hembusan angin segar bagi sebagian Warga Negara Indonesia (WNI), Khususnya etnis Tionghoa. Buku ini meceritakan kembali perjalanan sejarah diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia untuk memperoleh status WNI, tentunya diakhiri dengan kesadaran Pemerintah RI, untuk mengadakan penjelasan yang revolusioner pada peraturan undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Rezim Orde Baru telah menggunakan hukum sebagai alat untuk mendiskriminasikan etnis Tionghoa di Indonesia. Secara sistematis dan Konsisten,rezim Orde Baru telah membatasi , menekankan, dan menghancurkan hak-hak politik etnis Tionghoa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang sangat mengucilkan etnis Tionghoa di Indonesia menjadi a politis.