Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer tertentu sebagaimana Indonesia pada masa kekuasaan Orba. Rezim Orba berpandangan bahwa konflik harus ditiadakan dari dunia sosial dan politik. Karena konflik berarti ketidakstabilan, ketidakharmonisan, dan ketidakamanan. Pada pemahaman ini, Orba menciptakan stabilisasi politik. Sebagaimana yang dinyatakan Gaffar bahwa "... stabilitas politik nasional di Indonesia diwujudkan dengan sebuah pendekatan keamanan sangat ketat. Hal itu dapat dilihat pada dibentuknya lembaga-lembaga, yang pada dasarnya mempunyai karakteristik represif, seperti: Opsus, Bakin, Kopkamtib/Laksus dan Ditsospol pada Departemen Dalam Negeri" (Gaffar, 1999: 147).

Berbagai kebijakan penguasa Orba pada gilirannya dilandaskan pada prinsip keamanan politik. Inisiatif kritis lokal dipandang sebagai tindakan subversif dan ancaman terhadap integrasi nasional. Orba mengontrol proses kritis masyarakat melalui lembaga negara, terutama militer dan birokrasi. Lembaga militer mengawasi aktivitas masyarakat dari tingkat provinsi sampai desa-desa, dari kodam sampai babinsa. Lembaga militer dan aparatnya mengawasi berbagai aktivitas, dari mengedit naskah pengajian sampai mengawasi acara pertemuan warga. Hal itu karena demi keamanan dan keharmonisan. Perbedaan antara rakyat dan negara, bahkan perbedaan di antara rakyat sendiri, bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Apa yang dilakukan oleh Orba adalah pendekatan keamanan tradisional ('traditional security'). Suatu pendekatan yang mengutamakan military power dan tidak menjadikan negosiasi sebagai perhatian politik rezim. Pendekatan ini mengabaikan ketidaksetaraan sosial ekonomi yang tumbuh dari hubungan asimetris dan hierarkis, dalam suatu sistem yang sedang berjalan (Jeong, 2003: 367).