Buku ini merupakan hasil kajian dari suatu disertasi mengenai masalah pajak tanah sebagai upaya sinkronisasi kebijakan pengenaan pajak tanah dengan kebijakan pertanahan di Indonesia. Pajak atas tanah lainnya yang sekarang dikenal sebagai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan belum diundangkan. Kajian didalam buku ini menunjukkan bahwa pengaturan pajak bumi dan bangunan sebagai pajak tanah yang berlaku di Indonesia, baru berperan sebagai sumber penerimaan negara saja, sedangkan fungsinya sebagai alat pemerataan dan sebagai alat pengendali penggunaan tanah agar tanah dimanfaatkan lebih optimal belum dilaksanakan.Dalam kaitan ini kebijakan baru dalam bidang perpajakan yang menyangkut tanah dan kebijakan pertanahan yang merupakan kemauan politik dari pemerintah dapat tercapai, yaitu penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah yang juga obyek landreform di Indonesia yang bertujuan memanfaatkan (menggunakan) tanah sesuai dengan potensinya, disamping membatasi pemilikan (penguasaan) tanah yang berlebihan untuk tujuan spekulasi.