Untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, Undang-undang pokok Atas Agraria mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria tersebut ditentukan, bahwa pendaftaran tanah itu harus meliputi 2 hal, yaitu:pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah-tanah serta menyelenggarakan tata usahanya; pendaftaran hak serta pengalihannya dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan berkisar sekitar suatu sengketa mengenai tanah. Boleh dikatakan 90% dari perkara warisan menyangkut soal tanah dan rumah. Belum lagi dihitung oleh perkara piutang dimana tanah menjadi jaminan utang serta perkara penganiayaan, pencurian atau perbuatan melawan hukum yang bermula pada sengketa tanah. Dari bnyaknya perkara yang menyangkut tanah, maka dapat dilihat bahwa tanah sentral dalam kehidupan dan perekonomian yang bersifat agraris. Keadaan yang demikian itulah yang dikhawatirkan oleh pemerintah, umumnya masyarakat yang bersangkutan sehingga dengan proyek operasi nasional Agraria ini diharapkan keadaan yang demikian itu dapat diatasi dengan penuh pengertian dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian pula buku ini diterbitkan.