Undang-Undang Dasar 1945 lama menganut prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidential dan sistem pemerintahan parlementer, sehingga implementasinya dalam ketatanegaan Indonesia terjadi kerancuan, kesimpangsiurann dan pada kurun waktu yang lain diterapkan sistem pemerintahan parlementer, kadang diterapkan gabungan antara kedua system tersebut. Dualisme sistem pemerintahan pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut berpengaruh pada pemahaman masyarakat, khususnya dikalangan ahli hukum tata negara dan ahli ilmu politik. Para ahli hukum tata Negara maupun para ahli politik memiliki perbedaan pendapat yang sama-sama memiliki argument yang kuat dan masuk akal. Ada yang berpendapat bahwa, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem pemerintahan presidential, namun ada pula yang mengatakan sistem campuran, semi parlementer dan sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perbedaan pendapat tersebut merambah ke kalangan penyelenggara negara sehingga memberi peluang terjadinya konflik antar lembaga-lembaga negara. Itulah sebabnya Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen.