Lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Banda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah merupakan amanat dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 merupakan pengganti dari Hypotheek sebagaimana yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan Credietverband. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Hypotheek dan Credietverband berasal dari zaman kolonial Belanda.

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului dari kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Buku ini membahas secara komprehensif mengenai Hak Tanggungan meliputi Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit, ruang lingkup Undang-Undang Hak Tanggungan, Jaminan Tanah dalam Hak Tanggungan, eksekusi Hak Tanggungan, sistem pendaftaran Hak Tanggungan dan perbandingannya dengan Amerika Sarikat, beberapa alternatif penyelesaian kredit bermasalah, dan kasus-kasus yang berhubungan dengan Hak Tanggungan.