Konstitusi, secara filosofi lahir untuk membentuk dan membatasi kekuasaan, sekaligus mengendalikan kekuasaan itu. Konstitusi yang kokoh (mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan) adalah konstitusi yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara seimbang dan saling mengawasi (checks and balances), sehingga tidak ada salah satu lembaga yang menjadi supreme, memberi jaminan yang cukup luas bagi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Diskursus mengenai lembaga-lembaga negara di Indonesia selalu menjadi bahasan yang menarik, apalagi ketika Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) belum diubah, terutama batasan yang jelas antara wewenang lembaga eksekutif, yudikatif dan legilatif. Fenomena yang terjadi selama empat dekade terakhir ini bahkan menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebi berat ke lembaga eksekutif. Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang tidak jelas batasan wewenangnya semakin mendorong cenderungan in i ke arah yang negatif.