Pengadilan hak asasi manusua sebagai pengadiklan di lingkungan peradilan umum adalah merupakan Pengadilan di Indonesia yang paling banyak mendapat sorotan masyarakat, baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri. Usaha untuk melindungi Hak Asasi Manusia atau HAM sudah diperdebatkan sejak waktu menyusun rancangan UUD 194 di Badan Penyidik usaha usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI ) anrata Sukarno- Supomo disatu pihak dan Hatta � Muh Yamin dilain pihak. Menurut Sukarno-Supomo Negara yang hendak didirikan berdasar paham kekeluargaan, sedang HAM adalah buah dari paham Individualisme sehingga HAM tidak perlu dimasukkan kedalam UUD. Tetapi menurut Hatta- Muh Yamin untuk menjaga agar Negara yang hendak didirikan tidak menjadi Negara kekuasaan, maka HAM perlu dimasukkan kedalam UUD. HAM hanya dimuat pada pasal 27 pasal 28 pasal 29 pasal 30 pasal31 dan pasal 34 saja, sedang untuk pelaksanaan dari pasal 28 pasal 30 dan 31 masih harus ditetapkan dengan Undang undang. Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi isu Internasional apalagi kini makin banyak isu pelanggaran HAM karenanya pengadilan HAM Negara manapun selalu menjadi sorotan Dunia Internasional, tak terkecuali di Indonesia. Mengingat pentingnya isu isu HAM dan pengadilan HAM di tanah air sudah seharusnyalah setiap Mahasiswa hukum dan semua pihak yang berkecimpung di dunia pengadilan dan HAM memahami semua aspek pengadilan. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan siapa saja yang ingin memperoleh pemahaman yang cukup mengenai Pengadilan HAM di Indonesia mulai dari definisi lingkup kewenangan Pendidikan Penangkapan, pemahaman,, restitusi dan rehabilitasi dan sebagainya. Buku ini juga dilengkapi dengan lampiran perundang undangan yang berkaitan dengan HAM baik ditingkat nasional maupun internasional.