Hubungan antara negara dan rakyat dalam kaitannya dengan tanah merupakan hal yang paling mendasar bagi kehidupan. Hubungan ini tentu akan melahirkan proses power struggle yang bersifat mendasar. Oleh karena posisi negara umumnya lebih kuat dari posisi rakyat, pola hubungan yang terjadi umumnya timpang. Ketimpangan hubungan ini tentu akan sangat mudah melahirkan ketidakadilan. Lebih lanjut, ketimpangan hubungan ini sangat muda untuk dimanipulasi oleh siapapun. Karena pengadaan tanah melibatkan mekanisme ganti rugi, jual beli, penyerahan, atau mekanisme transaksi lainnya dalam pola hubungan yang timpang, maka hampir dapat dipastikan keadaan ini akan mengundang para pemburu rente. Pemburu rente ini bisa siapa saja, termasuk spekulan tanah, mafia tanah, orang/kelompok yang secara langsung atau tidak langsung berurusan dengan pengadaan tanah, atau siapapun yang menganggap ada peluang perburuan rente dalam pengadaan tanah. Hal inilah yang umumnya melahirkan berbagai persoalan ketidakadilan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.