Subsektor perkebunan Jawa Barat mempunyai sejarak panjang dalam menghasilkan tanaman perdagangan. Subsektor perkebunan ini merupakan salah satu sumber penghasil devisa penting dan Penyerap tenaga kerja.Sumbangan subsektor perkebunan pada PDRB Jabar salama Pelita v meningkat secara kuantitatif dari 1,9 persen pada1988 menjadi sekitsr 2,5 Persen pada 1991 . Peningkatan ini secara langsung juga meningkatkan pangsa perkebunan dalam sektor pertanian dari sekitar 10 persen menjadi 14 persen pada waktu pereode yang sama. Luas areal perkebunan di jawa Barat kurang lebih 730 ribu lebih , ditanami sekitar 40 jenis tanamam, Areal perkebunan terdiri dari 72 persen perkebunan rakyat 12 persen perkebunan swasta besar, dan 16 persen perkebunan Negara. Pertumbuan peluang kerja diharapkan muncul dari perkebunan rakyat , kerena kecilnya kemungkinan untuk memperluas areal perkebunan besar. Namun perkembangan dan perubahan teknologi yang minim pada sektor perkebunan rakyat telah membuat perbedaan nilai tambah perhektar yang cukup besar antara perkebunan rayat dan perkebunan besar. Hal ini merupakan tantangan bagi para ahli untuk meningkatkan produktivitas dan metode pengelolaan perkebunan rakyat termasuk upaya peningkatan kesejahteraan petani kecil yang menjalankan organisasi produksi perkebunan rakyat. Salah satu paket program yang ditujukan untuk mengembangkan potensi sektor perkebunan rakyat adalah sistem perusahaan inti rakyat perkebunan (PIR� Bun ) Istilah PIR merupakan terjemahan dari NUCLEUS ESTATE ang Smallholder (NES). Pengembangan perkebunan rakyat dengan pola PIR� Bun merupakan suatu langkah untuk mempercepat pembanguna pertanian secara umum , khususnya pembangunan subsektor perkebunan. Pola ini, secara teoritis, diwujudkan dalm integrasi usaha antara perusahaan inti dan usaha rakyat. Sasaran program ini adalah perbaikan keadaan sosial ekonomi rakyat dan di dukung oleh berbabagai kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran dalam suatu sisten kerja sama yang saling menguntungkan. Model ini diadopsi atas anjuran bank dinia dan di sambut serta di dukung oleh berbagai lembaga dana dan bantuan internasional. Kesempatan ini di gunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan dna-dana tersebut.Harapanya agar pembangunan subsektor perkebunan melalui pola PIR di DPS itu dapat menjasdi pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga pada giliranya akan memacu proses pembangunan dan meningkatkan kualitas kehidupan penduduknya.