Otonomi daerah tidak hanya berhenti pada aspek polifik semata, tetapi mempunyai banyak segi, seperti aspek
ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dalam proses pelaksana.~n otonomi daerah membutuhkan dukungan sumber daya (resources) yang memadai dan cukup agar otonomi berhasil. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah dibarengi dengan kebijakan desentiatisasi fiskal, sebagai langkah untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi. Kebijakan desentralisasi fiskal berimplikasi langsung terhadap keuangan daerah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Buku ini antara (din menggambarkan tentang aspek ekonomi dan politik dari kebijakan otonomi daerah -- terutama yang berkaitan dengan persoalan desentralisasi fiskal saat ini. Selain itu, juga diuraikan dan dianalisis tentang perimbangan keuangan antara pusat - daerah, serta perlunya reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal guna mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Karena dengan desentralisasi fiskal, sumber pendapatan daerah akan semakin banyak di mana hal ini cenderung dapat mengundang munculnya penyalahgunaan anggaran daerah (APBD) untuk kepentingan pribadi pejabat daerah atau pihak ketiga.