Persoalan Otonomi daerah dan sentralisasi pengelolaan sumber daya hutan bukan sekedar masalah peningkatan pendapatan asli daerah, akan tetapi lebih jauh berkaitan dengan sistem pengelolaan yang mampu menjamin kelestarian ekosistem serta mengoptimalkan kepentingan masyarakat, khususnya yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Desa Mengepung Hutan, dipilih karena fenomena merupakan kondisi yang tidak terletakkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan di randublatung , dan di jawa pada umumnya, keadan tersebut selama ini cenderung tidak di sadari, bahwa sesungguhnya tiap jengkal lahan hutan Negara merupakan bagian dari wilayah administratif desa. Dan karena itulah pengelolaan hutan tidak dapat dipisahkan dari interaksi masyarakat dase dengan hutan. Prosiding ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi upaya penyelesaian bagi masalah dalam pengelolaan hutan di randublatung dan di Blora pada umunya, serta bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi pengelolaan hutan di daerah lain. Penjarahan hutan diwilayah perum perhutani telah menimbulkan kerusakan hutan cukup luas pada kawasan hutan di jawa, yaitu kira-kira 300.000 hektare kawasan hutan berubah menjadi tanah kosong yang demikian luas menjadi permasalahan yang sangat besar, mengingat keberadaan hutan yang sudah sangat terbatas di pulau jawa. Pada hal, pulau terdapat di negeri kita ini sangat memerlukan keberadaan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan puluhan, bahkan ratusan juta jiwa yang hidup di dalam nya. Penyebab hancurnya hutan saat ini disinyalir akibat dari kondisi, masyarakat yang miskin dan pendidikan yang rendah, hilangnya budaya berhutan oleh masyarakat, serta di ikuti dengan kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Kondisi demikian semakin mewarnai wajah pengelolaan hutan di jawa yang selama ini dirasakan tidak memberikan manfaat bagi pembangunan daerah pengembangan masyarakat lokal. Kawasan hutan, selama ini dianggap suatu kawasan yang terpisah dari masyarakat dan wilayah desa.Anggapan semacam ini di tunjukkan dengan peta perum perhutani yang selalu menempatkan desa sebagai enklave- enklave yang seakan terpisah dengan kawasan hutan. Pemisahan tersebut sedikit banyak berpengaruh pada kontribusi pengelolaan hutan yang di lakukan oleh perum perhutani terhadap pengembangan masyarakat dan pembangunan daerah.