Hukum antar golongan adalah suatu bidang hukum yng spesifik, khusus bercorak Indonesia, oleh karena timbulnya pertalian erat dengan susunan masyarakat colonial di masa silam. Hukum Adat adalah hukum asli bangsa kita oleh karena itu hukum nasional yang bersama-sama kita bentuk haruslah berakar pada hukum adapt yang berlaku di wilayah kita. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akhir abad ke 20 ini, hukum nasional kita harus pula disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan masyarakat kita yang berpancasila, dan selanjutnya harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kita dimasa mendatang. Dalam usaha unifikasi intern, kiranya hukum antar golongan sejauh tidak bertentangan dengan pancasila, lambat laun dapat menyalurkan hukum yang beraneka warna itu ke satu arah yaitu unifikasi hukum. Instruksi presidium cabinet ampere No.31/U/12/1966 menghimbau untuk tidak lagi menggunakan penggolongan penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 is lagi sehingga akhirnya pembedaan golongan penduduk di Indonesia akan terhapus sama sekali. Apabila proses penghapusan golongan ini dapat dipercepat tentunya hanya akan kena perbedaan perbedaan system hukum saja. Dengan demikian hukum antar golongan akan terhapus untuk berkembang menjadi hukum antar adapt.