Dalam konstelasi otonomi daerah, penataan ruang dimaknai secara beragam, mulai dari pemahaman bahwa penataan ruang merupakan arahan pola pemanfaatan ruang, instrument pengendali dalam alih fungsi lahan, sampai pemahan minor bahwa penataan ruang di pandang sebagai 'alat' bargaining antara birokrat dan pihak swasta/investor yang akan menanamkan modal investornya atau terkadang malah dianggap sebagai 'penghambat' pembangunan.
Era desentralisasi, keterbukaan dan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mengiringi kemunculan dan perkembangan otonomi, memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah masing-masing. Inilah peluang dan tantangan bagi daerah otonomi untuk mewujutkan terselenggaranya penataan ruang yang baik, berkeadilan dan berkelanjutan.

Latar belakang wilayah yang terkait dengan komponen lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik harus di pahami secara baik sehingga perumusan kebijakan keruangan dapat menjadi panduan penataan ruang secara bijak dalam arti sesungguhnya. Untuk dapat memahami latar belakang wilayah dengan baik, beberapa pakar menjabarkannya dalam bentuk komponen lingkungan biotik, abiotik dan cultural. Beberapa pendapat lainnya mempunyai sistimatika yang berbeda dengan berbagai dalam lingkungan alami dan buatan.

Buku ini merupakan salah satu dari sekian banyak buku yang membahas mengenai tata ruang dan keterkaitannya dengan otonomi daerah. Sebagai langkah awal untuk mampu menata sesuatu ruang dengan baik, seseorang harus memahami mengenai latar belakang ruang atau wilayah di mana upaya penataan akan dilaksakan. Untuk itu buku ini memang perlu dibaca mereka yang tertarik dengan permasalahan penataan ruang. Namun demikian, bagi mereka yang ingin memperdalam masalah penataan ruang masih harus membekali diri lebih banyak lagi, khususnya literatur terpilih yang telah di cantumkan di bagian referensi.