Politik pertanahan nasional tetap berpegang pada UUPA dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dalam implementasinya tiap orde kekuasaa berbeda �beda. Orde lama sangat mengutamakan tanah untuk petani. Pemilik tanah luas dihapuskan. Tuan tanah dibasmi dengan UU No. 56(prp) tahun 1960 (Undang Undang Landreform). Orde baru mengutamakan pembangunan industri dan ekonomi, untuk membantu kelancaran penanaman modal, baik modal asing maupun modal dalam negeri. Bidang pertanian ditelantarkan. Orde Reformasi menggugat Orde Baru, karena tanah rakyat dialih fungsikan menjadi kawasan industri perdagangan dan lapangan Golf atau perumahan elite. Sistem tuan tanah sdengan sistenm konglomerasi kembali menguasai tanah luas. Masyarakat menuntut keadilan dan perlindungan hukum, mengacu pada hak asasi manusia. Ada perbedaan titi berat, visi dan misi tiap orde kekuasaan sesuai dengan political will danpolitical culture. Orde reformasi yaitu memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), monopoli dan oligopoly. Politik pertanahan nasional tidak dapat lepas dari perkembanga politik, ekonomi, hukum dan budaya bangsa. Buku � Politik Pertanahan Nasional sampai Orde Reformasi � ini terbit sebagai pengganti buku �Politik Pertanahan sebelum dan sesudah UUPA.� Perubahan mendasar pada buku ini ialah penambahan satu bab yaitu bab X yang berjudul � Pertanahan Nasional sampai Orde Reformasi� juga ditambahkan beberapa lamiran baru berupa Peraturan Pemeritah RI No 24 tahu 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;Undang-undang RI no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggunan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah;Undang undang RI No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;Keputusan Presiden RI No. 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum.