Politik hukum agraria di Indonesia sebagai bagian politik Hukum ditujukan untuk menyesuaikan hukum agraria yang berlaku, dengan etika dan norma kebaikan hukum yang umum berlaku pada masyarakat Indonesia sehingga memberikan corak yang khas terhadap huku agrarian itu sendiri, Walaupun kita semua tahu Bahwa : Antara tahun 1945-1960 dapat dikatakan belum ada politik agraria nasional walaupun panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 agustus 1945 menetapkan berlakunya Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Menurut Aturan Peralihan pasal II, undang-undang dasar tersebut, maka �segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru, menurut undang-undang Dasar ini� Walaupun demikian dalam segala bidang kehidupan Negara, falsafah yang menjadi dasar maupun tujuan yang ingin di capai sudah berbeda demikian pula dasar dan tujuan politik agraria. Demikian jelas dapat dilihat dalam peraturan presiden No.2 (10 oktober 1945-BRI th.1 No.1 hal.1) pasal 1 yang dikeluarkan berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan, yang berbunyi: Politik hukum agraria di Indonesia sebagai bagian politik hukum ditujukan menyesuaikan hukum agraria yang berlaku, dengan norma kebaikan hukum yang umum, dengan maksud agar dalam pelaksanaan hukum agraria di Indonesia dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat yang sangat beraneka ragam kebiasaan, adat istiadatnya. Untuk itu diperlukan satu pedoman yang dapat diterima oleh semua lapisan Buku ini merupakan ringkasan, rangkuman dan beberapa kesimpulan serta bahan-bahan kuliah yang masih sederhana, untuk lebih mendalami materi masalah pertanahan para mahasiswa perlu membaca lagi buku-buku yang sudah banyak beredar yang ditulis oleh senior-senior Hukum.