Penelitian ini menganalisis perubahan fundamental dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Cirebon melalui perbandingan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2018-2038 (Perda No. 7 Tahun 2018) dan RTRW Tahun 2024-2044 (Perda No. 6 Tahun 2024), serta evaluasinya terhadap kondisi penggunaan lahan eksisting. Penelitian menggunakan pendekatan mixed method dengan kombinasi analisis kualitatif-kuantitatif yang bersifat deskriptif-komparatif. Perubahan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh dinamika pembangunan yang kompleks, termasuk: (1) implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah paradigma penataan ruang nasional; (2) penyesuaian dengan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042; (3) penetapan Kabupaten Cirebon sebagai bagian Kawasan Metropolitan Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati); (4) tekanan pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan alih fungsi lahan; serta (5) keharusan mengintegrasikan ruang pesisir laut ke dalam perencanaan ruang darat. Hasil penelitian menunjukkan perubahan signifikan dalan alokasi kawasan, khususnya: perluasan alokasi kawasan industri dari minimal menjadi lebih dari 10.000 hektare untuk mendukung Kawasan Rebana, penetapan eksplisit Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di wilayah barat, perubahan nomenklatur kawasan lindung sesuai standar nasional, dan integrasi perencanaan ruang laut-darat. Analisis overlay penggunaan lahan tahun 2018-2024 dengan RTRW 2024-2044 mengungkapkan tingkat kesesuaian dan kesenjangan tertentu yang mencerminkan respons kebijakan terhadap dinamika pembangunan faktual di lapangan. Penelitian ini mengintegrasikan teori penataan ruang, teori kebijakan publik, teori perubahan penggunaan lahan, dan teori kesesuaian lahan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas revisi RTRW dalam mengakomodasi dinamika pembangunan berkelanjutan Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang dan formulasi kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kondisi faktual lapangan.