Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum tanah secara serentak dan menyeluruh. Namun di Desa Karangnangka, Kecamatan Bulateja, Kabupaten Purbalingga masih terdapat residu Kluster 3.3, yaitu bidang tanah yang telah memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Peta Bidang Tanah (PBT) hasil pengukuran, tetapi belum diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) akibat tidak tersedianya kuota sertipikat pada tahun anggaran berjalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab, dampak, serta strategi penyelesaian residu Kluster 3.3 menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka Empat Pilar Refleksi Integral (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Teleologi). Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Ajudikasi PTSL, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat. Satgas Yuridis, Satgas Fisik, dan masyarakat pemilik tanah Kluster 3.3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa residu Kluster 3.3 disebabkan oleh faktor normatif-administratif, sistemik, budaya hukum, serta individu-ekonomi, dengan dampak yang turut menyentuh keempat aspek tersebut. Strategi penyelesaian yang direkomendasikan meliputi advokasi kuota SHAT, penguatan koordinasi kelembagaan, edukasi budaya hukum, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.