Kepastian hukum atas tanah menjadi aspek krusial dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati merupakan pusat pertumbuhan UMKM yang Sebagian besar asetnya belum bersertipikat, sehingga pada tahun 2024 dilaksanakan program pendaftaran tanah lintas sektor yang melibatkan Kantor Pertanahan, Dinas Koperasi dan UMKM. Pemerintah Desa Tlogorejo serta pelaku UMKM. Penelitian ini menganalisis dinamika relasi kuasa antar sektor dan penerapan collaborative governance dalam program tersebut menggunakan model Ansell dan Gash. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen terhadap 12 informan yang dipilih secara purposive sampling, dianalisis dengan NVivo melalu teknik Matrix Coding Query dan Hierarchy Chart. Hasil menunjukkan relasi kuasa antar sektor tidak setara namun saling bergantung. dengan Kantor Pertanahan paling dominan karena kewenangan teknik pertanahan, diikuti Dinas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Desa dan pelaku UMKM. kelima model collaborative governance telah terpenuhi meski belum optimal akibat kendala kesiapan data dan lamanya penyelesaian. Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor dan oendampingan pasca sertipikasi bagi pelaku UMKM.