Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatnya konflik agraria di Indonesia, khususnya pada kawasan yang secara yuridis ditetapkan sebagai kawasan hutan, namun secara faktual telah lama dihuni dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlihatkan adanya kesenjangan antara penetapan kawasan hutan dan realitas penguasaan tanah di lapangan. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan, antara lain Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Reforma Agraria untuk mendorong penyelesaian penguasaan tanah dan menjadikannya sebagai sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di tingkat lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah, serta menganalisis mekanisme penyelesaian melalui PPTPKH sebagai dasar penyediaan TORA di Desa Dua Koran, Kabupaten Belu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat di Desa Dua Koran telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan sebagian besar bersifat turun-temurun. Tanah dimanfaatkan terutama sebagai lahan pertanian dan permukiman yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Meskipun telah dilakukan sebagian pelepasan kawasan hutan dan redistribusi tanah, masih terdapat bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat namun belum dilepaskan dari status kawasan hutan sehingga belum memperoleh kepastian hukum. Pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa lamanya penguasaan tanah, dukungan kebijakan pemerintah, serta partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan integrasi data, belum optimalnya sosialisasi, serta koordinasi antarinstansi yang masih menghadapi kendala. Mekanisme PPTPKH melalui perubahan batas kawasan hutan dinilai paling relevan dalam konteks penelitian ini untuk menjadi dasar penyediaan TORA di wilayah tersebut. Temuan ini menggambarkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pola penguasaan tanah masyarakat yang telah berlangsung lama dengan kebijakan pelepasan kawasan hutan, sehingga pelaksanaan PPTPKH menjadi penting untuk terus dioptimalkan dalam mendukung reforma agraria.