Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan unum dalam pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja Segmen Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak oleh pembangunan jalan tol tersebut dan memiliki berbagai problematika pengadaan tanah pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui progress pengadaan tanah sampai akhir tahun 2025, menganalisis problematika yang dihadapi para pihak, mengkaji faktor penyebab probematika, menjelaskan solusi yang telah dilaksanakan, serta mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan solusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, triangulasi sumber, analisis deskriptif kualitatif, permaknaan hasil analisis, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja Segmen Kabupaten Klaten telah mengalami perkembangan yang signifikan. Sampai akhir tahun 2025, Ruas Kartasura-Klaten dan Klaten-Prambanan telah memasuki tahap operasional, sedangkan ruas Klaten-Purwomartani masih menunjukkan perkembangan lanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah problematika, antara lain trase yang melewati L.P2B, jaringan irigasi, drainase, dan sumber mata air, sosialisasi yang belum optimal, sengketa nilai ganti kerugian, konsinyasi ke Pengadilan Negeri, sengketa kepemilikan tanah, tanah yang menjadi jaminan bank, serta keterlambatan pengembalian sertipikat tanah sisa. Solusi yang telah dilakukan meliputi kajian teknis, penyesuaian desain trase, peningkatan koordinasi antarinstansi, pemberian penjelasan tambahan kepada masyarakat, verifikasi lapangan, musyawarah, penyelesaian melalui pengadilan, dan konsinyasi ganti kerugian. Keberhasilan solusi dipengaruhi oleh akurasi data, efektivitas koordinasi, keterbukaan informasi, kepastian hukum, serta partisipasi masyarakat terdampak.