Transformasi digital pelayanan pertanahan merupakan bagian dari upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan layanan pertanahan berbasis elektronik. Salah satu layanan yang telah diterapkan adalah pelayanan peralihan hak atas tanah secara elektronik. Meskipun dermikian, implementasi layanan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo; (2) menganalisis ketepatan waktu penyelesaian pelayanan dibandingkan dengan standar pelayanan yang berlaku sebagai indikator efektivitas; dan (3) mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan tersebut.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan evaluatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta dokumen pendukung. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Interpretasi hasil penelitian didukung oleh teori implementasi kebijakan, teori design-reality gap, serta konsep efektivitas pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan peralihan hak atas tanah secara elektronik telah diimplementasikan melalui sistem elektronik ATR/BPN sehingga mampu meningkatkan kemudahan akses, transparansi, monitoring berkas, dañ efisiensi administrasi. Namun demikian, implementasi layanan belum sepenuhnya dilakukan secara elektronik karena masih terdapat tahapan penyerahan dokumen fisik, proses alih media, validasi data, dan pemeriksaan manual sehingga pelaksanaannya masih bersifat hybrid service. Dari aspek ketepatan waktu, pelayanan dinilai efektif karena rata-rata durasi penyelesaian berhasil menurun hingga mencapai 2.34 hari, lebih cepat dibandingkan standar pelayanan lima hari kerja, disertai peningkatan jumlah pelayanan yang diselesaikan tepat waktu, Kendala utama yang masih dihadapi meliputi gangguan sisicum elektronik, kesiapan sumber daya manusia, digitalisasi data pertanahan yang belum sepenuhnya selesai, serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pelayanan perlu dilakukan melalui optimalisasi regulasi, penguatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan sistem elektronik, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung