Pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek merupakan Proyek Strategis Nasional yang mengalami keterlambatan pengadaan tanah sejak 2019 hingga 2025, dengan progres pada tahun 2026 baru mencapai 97,25% dari total 1.232 bidang tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian rencana jangka waktu pengadaan tanah dengan realisasi di lapangan, mengidentifikasi faktor-faktor keterlambatan, serta menganalisis dampak sosial dan administratif yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, serta diuji menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Bagong telah memenuhi kesesuaian prosedur, namun belum memenuhi ketepatan waktu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021 jo. PP Nomor 39 Tahun 2023. Ketidaksesuaian jangka waktu bersumber dari akumulasi hambatan yang saling berkaitan sehingga proses berlangsung kurang lebih tujuh tahun dari target awal. Faktor keterlambatan muncul pada aspek actuating, meliputi penolakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi, keberatan nilai ganti kerugian, sanggahan hasil inventarisasi, permasalahan administrasi, kawasan hutan dan relokasi, serta pandemi Covid-19. Aspek planning belum mengantisipasi risiko lapangan, organizing berjalan baik, sedangkan controlling belum mampu mencegah keterlambatan secara efektif. Keterlambatan menimbulkan dampak sosial berupa konflik nilai ganti kerugian, kecemburuan sosial antardesa, gangguan kenyamanan masyarakat, dan perubahan hubungan sosial, serta dampak administratif berupa perpanjangan penetapan lokasi, penerbitan penetapan lokasi sisa tanah, dan munculnya ahli waris baru.