Pembangunan Bendungan Cibeet sebagai Proyek Strategis Nasional memerlukan pengadaan tanah yang dalam pelaksanaannya ditemukan permasalahan tumpang tindih klaim antara tanah yang dikuasai masyarakat secara turun-temurun dengan tanah yang telah memiliki sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengadaan tanah, faktor penyebab tumpang tindih, serta upaya penyelesaian pada Proyek Bendungan Cibeet. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih terjadi akibat perbedaan data fisik dan yuridis, riwayat penguasaan tanah masyarakat, serta perbedaan pembuktian hak antara bukti penguasaan adat dan sertipikat HGB. Penyelesaian dilakukan melalui pemeriksaan data, musyawarah, dan verifikasi oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dengan memperhatikan kepastian hukum dan keadilan. Di Desa Kutamekar penyelesaian berhasil melalui mediasi, sedangkan di Desa Cariu masih mengalami kebuntuan.