Penelitian ini mengkaji strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Akses Reforma Agraria di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Latar belakang penelitian dari pelaksanaan penataan aset melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 yang kemudian ditindak lanjuti dengan kegiatan penataan akses pada tahun 2023-2024, menghasilkan enam kelompok usaha berbasis potensi lokal. Penelitian ini bertajuan untuk 1) mengidentifikasi peran stakeholder dalam mendukung strategi pemberdayaan masyarakat melalui akses reforma agraria 3) menganalisis dampak program terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM, serta 3) merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap sepuluh pelaku UMKM penerima manfaat, serta pejabat dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya L, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), dan Kelurahan Semeni. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama peran stakeholder dilaksanakan secara kolaboratif lintas sektor Kantor Pertanahan berperan schagai koordinator utarna melalui pemetaan sosial dan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). DPMPTSP sebagai fasilitator legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis sistem OSS DPKP sebagai fasilitator teknis pertanian, dan Kelurahan Sememi sebagai mediator antara masyarakat dan stakeholder. Kedua, dampak program terhadap peningkatan ekonomi bersifat positif namun belum merata. Dari sepuluh pelaku UMKM yang menjadi informan, tujuh mengalami perluasan jangkauan pemasaran dan peningkatan pendapatan. Ketiga, strategi untuk mengoptimalkan pengembangan UMKM secara berkelanjutan mencakup penguatan koordinasi kelembagaan lintas sektor melalui mekanisme GTRA yang terjadwal, optimalisasi pemasaran digital melalui marketplace dan platform e-Peken yang diintegrasikan dengan penguatan kapasitas produksi dan inovasi produk serta penguatan akses permodalan tanpa agunan bagi usaha skala mikro disertai pemberian sarana prasarana produksi yang berbasis kebutuhan.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program akses reforma agraria tidak hanya ditentukan oleh legalisasi aset tanah, tetapi juga oleh kapasitas adaptasi pelaku usaha, kualitas koordinasi lintas sektor, dan pemerataan dukungan terhadap seluruh kelompok penerima manfaat sesuai prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.