Optimalisasi Pendapatan Asli Dacrah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan PBB serta kualitas data subjek dan objek pajak. Di Kalurahan Bendungan, perbedaan antara Pota Blok PBB dan Peta Pendaftaran dapat menyebabkan data PBB belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi faktual, terutama pada aspek wajib pajak, luas bidang tanah, serta relasi antara Nomor Identifikasi Bidang dan Nomor Objek Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan PBB dalam menggali potensi pajak, menganalisis kesesuaian subjek dan akurasi objek bidang tanah antara Peta Blok PBD dan Peta Pendaftaran, serta menguraikan sinkronisasi data pertanahan dan pajak PBB melalui penerapan Single Identity Number di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan desain convergent, dimana data kuantitatif dan data kualitatif dikumpulkan dan diolah dalam waktu relatif bersamaan. Data kuantitatif diperoleh dari Peta Pendaftaran, Peta Blok PRB, DHKP, serta hasil integrasi NIB-NOP Kalurahan Bendungan. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan BKAD Kabupaten Kulon Progo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, serta didukung verifikasi lapang. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan pengelolaan PBB, analisis deskriptif kuantitatif untuk menghitung tingkat kesesuaian data, analisis spasial melalui overlay dan relasi NIB-NOP, serta simulasi indikatif potensi penerimaan PBB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PBB di Kalurahan Bendungan telah berjalan secara administratif, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam menggali potensi pajak karena masih memerlukan pemutakhiran data. Realisasi PBB Kalurahan Bendungan mencapai Rp375,45 juta dari target Rp-457,82 juta atau sebesar 82,64%. Pada Blok 11 dari 87 bidang yang dianalisis, kesesuaian subjok kategori sesuai terdapat pada 56 bidang atau 64,37%, sebagian sesuai 4 bidang atau 4,60%, tidak sesuai 17 bidang atau 19,54%, dan tidak teridentifikasi 10 bidang atau 11,49%. Analisis terhadap akurasi objek, 73 bidang atau 83,91% memiliki relasi ideal 1 NIB x 1 NOP, sedangkan 14 bidang atau 16,09% memiliki relasi tidak sesuai. Total luas pada Peta Pendaftaran sebesar 154.041 m³, sedangkan haas pada data PBB sebesar 102.103 m³, sehingga terdapat selisih administratif luas sebesar 51.935 m³ Simulasi terhadap bidang dengan luas Peta Pendaftaran lebih besar daripada luas PBB menghasilkan potensi penerimaan indikatif sebesar Rp24.182.012. Sinkronisasi NIB, NOP dan NIK berpotensi meningkatkan akurasi basis data PBB, mengurangi indikasi Tax Gap, dan mendukung optimalisasi penerimaan PBB.