Tanah Kas Desa (TKD) merupakan aset desa yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendaftaran TKD diperlukan untuk memberikan kepastian hukam, melindungi aset desa, seria mewujudkan tortib administrasi pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pendaftaran Tanah Kas Desa di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengkaji upaya penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, serta Kalurahan Sumberagung dan Kalurahan Tirtonirmolo. Data dianalisis secara deskriptif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran TKD telah dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi, pengumpulan dokurnen, pengukuran, verifikasi data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat. Namun, proses tersebut masih menghadapi hambatan berupa ketidaklengkapan dokumen administrasi, perbedaan data fisik dan yuridis, kesulitan penetapan batas tanah, tumpang tindih kepemilikan, keterbatasan sumber daya manusia pemerintah desa, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Optimalisasi koordinasi, kelengkapan administrasi, dan kapasitas aparatur diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendaftaran TKD serta mewujudkan kepastian hukum, perlindungan aset desa, dan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Bantul.