Penyelesaian sertipikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupatm Bireuen memiliki kesulitan tinggi dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik kepemilikan yang berpotensi menghambat pembangunan daerah. Dari total 1.381 bidang tanah, hanya 440 yang telah tersertipikasi, sementara sisanya belum memiliki legalitas formal Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sertipikasi aset tanah Pemerintah Kabupaten Bireuen, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi faktor dan kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen dalam mempercepat pecses sertipikani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dalam penyelesaian sertipikasi aset dilakukan melalui Inventarisani aset secara berkala, penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen, percepatan pemenuhan dokumen administrasi, serta pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset dan layanan pertanahan berbasis digital. Sistem pengelolaan arsip yang diperlukan untuk mendukung pengamanan aset dilakukan melalui penataan arxip fisik dan digital secara terintegrasi, pengelompokan dokumen berdasarkan status kepemilikan, digitalisasi dokumen pertanahan, serta pembaruan data aset secara berkala agar memudahkan proses penelusuran dan pengawasan.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan sertipikasi meliputi komitmen pemerintah daerah, dukungan Kantor Pertanahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketersediaan regulasi. Sementara itu, kendala yang masih dihadapi antara lain ketidak lengkapan dokumen kepemilikan, ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, adanya klaim dari pihak ketiga, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi