pengadministrasian tanah ulayat merupakann isu penting dalam tata kelola pertanahan Karna mempertemukan mandat pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dengan kehushan perlindungan hak kommal yang hidup berdasarkan sistem sosial dan budaya setempat. Penelitian ini membahas pengadminstrasian tanah wayat pada Masyarakat Hukan Adiu Kari di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam k iplimentasi Peraturan Menteri ATR/UPN Nomor 14 1 ahun 2004 tentang penyelenggaraan ministrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Pentasalahan penelitian berangkat Jari adanya kesenjangan antara pengakuan normatif atas hak ulaput dan realitas implementasi di lapangan, terutama karena pengadministrasian ta ulayar tidak cukup dipahami sebagai kegiatan teknis pencatatan bidang tahah, setapi juga herkaitan dengan sejarah asal-usul, kelembagaan ade, ritus, pronats huku adat pengetahuan lokal, dan aspirasi mamyarakat sebagai subjek hak. Peselitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana data inventarisasi tanah ulayat mengakomodasi sejarah, tradisi, hadaya, dan pranata bukum adat Masyarakat Hukum Adat Karo, menganalinis bentuk katerlibatan masyarakat dalam penentuan betas, pengukuran, dan pemetaan ohjek tanah ulayat, mengidentifikasi persepsi serta aspirasi masyarakat imhadap urgensi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulay at, serta menelaah kemanfaatan Daftar Tanah Ulayat bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pengakuan masyarakat huku Alat Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi cepat atau rupal ethnography. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentani, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap tokoh adat, anggota masyarakat, tokoh perempuan dan pemada, Pemerintah Desa Were IV. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada serta lembaga pendamping Analisis dilaksikan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan venfikasi dengan menempatkan perspektif emik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadministrasian tanah ulayat MHA Karo telah mengakomodasi sejarah leluhur, struktur su is, kelembagaan adat, ritus, benda adat, penanda batas adat, serta pola penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat, meskipun sebagian data masih berdasarkan ingatan dan tradisi lisan para tetua adat. Proses penentuan batas dan pemetaan berlangsung secara partisipatif melatul musyawarah adat, persetujuan pihak berhetasan, serta pelibatan tokoh adat, pemuda dan perempuan. Masyarakat menerima Daftar Tanah Ulayat (DTL) sebagai bentuk pengakuan administratif yang memperkuat legitimasi wilayah adat, tetapi tetap berhati-hati terhadap pendaftaran lanjutan melalui Hak Pengelolaan karena dikhawatirkan mengurangi kewenangan adat dan menggeser makna komunal tanah ulayat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadministrasian tanah ulayat merupakan langkah awal perlindungan hak ulay at, bukan tujuan akhir, sehingga pertu ditindaklanjuti melalui regulasi dacrah, koordinasi ATR/BPN dan pemerintah daerah serta model pengadministrasian partisipatif yang menjamin keberlanjutan masyarakat hukum adat.