Sengketa penguasaan tanah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 6 Yogyakarta dengan masyarakat di Kalurahan Bausasran, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta, muncul akibat okupasi jangka panjang atas kompleks rumah dinas eks PT KAI yang berada di atas tanah Sultan Ground milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tanah tersebut dikuasakan kepada PT KAI melalui Serat Palilah. Masyarakat mengklaim hak penguasaan fisik berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan riwayat penghunian turun-temurun, sementara PT KAI mempertahankan hak pengelolaan aset negara berdasarkan dokumen historis Grondkaart serta ketentuan hukum pertanahan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan riwayat penguasaan tanah serta merumuskan upaya penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber terkait, observasi lapangan, serta studi dokumen resmi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif dan komparatif, yang menggabungkan analisis yuridis normatif dan sosiologis hukum untuk mengungkap. fakta hukum serta realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah objek sengketa merupakan aset PT KAI berstatus Sultan Ground yang dikuasakan secara sementara melalui Serat Palilah. Upaya penyelesaian yang dilakukan PT ΚΑΙ meliputi sosialisasi, musyawarah, pemberian santunan, surat peringatan bertahap, hingga penertiban paksa pada 8 Juli 2025 dengan melibatkan koordinasi kewilayahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan humanis berbasis budaya lokal. Sinergi antara PT KAI, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah sengketa serupa sekaligus mendukung optimalisasi aset perkeretaapian dan keadilan sosial.