Konsolidasi Tanah pada tanah ulayat nagari memiliki karakter yang berbeda Jari Konsolidasi Tanah pada tanah hak individual karena masyarakat telah menempati dan memanfaatkan tanah, tetapi belum mempunyai hak atas tanah sevara individual, sedangkan kewenangan atas tanah tetap berada pada masyarakat hukum adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan ninik mamak. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pelaksanaan Konsolidasi Tanah, bentuk penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta wujud Tanah untuk Pembangunan pada tanah ulayat nagari di Desa Pauh Barat, Kota Pariaman. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsolidasi Tanah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan hasil, dan pengawasan dengan penyesuaian terhadap karakter tanah ulayat, terutama melalui keterlibatan KAN dan ninik mamak dalam pemberian persetujuan, penetapan peserta, dan pengaturan pemanfaatan tanah. Penataan tersebut menghasilkan Hak Pengelolaan atas nama KAN sebagai hak induk dan Hak Pakai atas nama peserta. Tanah untuk Pembangunan berasal dari bagian tanah ulayat yang berada dalam satu kesatuan Hak Pengelolaan dan dialokasikan untuk jalan serta prasarana lingkungan. Bidang Tanah untuk Pembangunan diberikan Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Pauh Barat untuk dikelola sebagai aset desa selama digunakan bagi kepentingan masyarakat. Pola empiris yang terbentuk menunjukkan bahwa Konsolidasi Tanah pada tanah ulayat nagari memerlukan keterpaduan antara kewenangan adat, administrasi pertanahan, kesepakatan peserta, pembangunan prasarana, dan pengawasan terhadap hasil penataan.