Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan Masterplan Kalurahan Pucung. Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang diterapkan. Kalurahan Pucung merupakan salah satu desa berkarst di Gunungkidul yang menyusun masterplan secara partisipatif dengan pendampingan Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) sejak tahun 2022, menuju visi "Pucung Mandara" (Mandiri, Damai, dan Sejahtera).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan paradigma definisi sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap Lurah, Pamong Kalurahan, anggota BAMUSKAL, Kepala Padukuhan, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam forum musyawarah, observasi lapangan, serta studi dokumen Masterplan 2022, APBKal, dan notulen musyawarah. Analisis data menggunakan tiga kerangka teori: Tangga Partisipasi Arnstein (1969), Demokrasi Deliberatif Habermas (1984, 1996), dan Teori Aksi Parsons (1937).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap penyusunan, partisipasi masyarakat bersifat representatif dan konsultatif melalui mekanisme musyawarah berjenjang (RT/RW, Musdus, Musrenbangkal). Berdasarkan tangga Arnstein, partisipasi umum berada pada level Informing hingga Consultation (tangga 3-4), sedangkan tokoh masyarakat dan BAMUSKAL mencapai level Placation (tangga 5). Aspirasi warga didominasi kebutuhan infrastruktur dasar. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi meningkat signifikan, khususnya di Padukuhan Wotawati sebagai proyek percontohan yang mencapai level Partnership (tangga 6) melalui model padat karya, pengembangan UMKM, dan pengelolaan kawasan wisata Lembah Bengawan Solo Purba. Kendala utama meliputi: 1) pemangkasan dana desa dari Rp985 juta menjadi Rp376 juta tahun 2026; 2) kebijakan refocusing anggaran: 3) hambatan regulasi perizinan lahan (Sultan Ground, LSD. LP2B), 4) keterbatasan visi jangka panjang masyarakat; 5) ketergantungan pada inisiatif pemerintah dan 6) kecemburuan sosial antar padukuhan. Strategi penyelesaian mencakup diversifikasi sumber dana, penurunan status jalan kabupaten menjadi jalan desa, transparansi informasi publik melalui website dan media sosial, dialog informal melalui Safari Tarawih, serta redistribusi PAD via BUMDes. Temuan ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan pembangunan desa berbasis partisipasi di wilayah karst.