Akselerasi urbanisasi mendorong maraknya transaksi hunsan vertikal melalui skema pre prosect selling, yakni konsumsen membayar unit jauh sebelum bangunan selesai dan schelum Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSR5) diterbitkan. Penelitian ini mengkaji mengapa hukum Indonesia belum menyediakan perlindungan preventif yang memadai atas dana konsumen pada fase pro-pendaftaran tersebut. Kelemahannya tidak terletak pada Actiadaan regulasi, melainkan pada tidak adanya mekanisme yang memastikan regulasi yang ada benar-benar bekerja: Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tidak disertai verifikasi independen, peran notaris terbatas pada pembuatan akta, dan peran Kementerian ATR BPN baru aktif setelah bangunan selesai. Alibatnya, seluruh rentang waktu antara penandatanganan PPJB hingga penerbitan SHMSRS menjadi registration gap, yaitu periode tanpa pengawasan yang terstruktur atas dana konsumen, yang konsekueminya ditegaskan oleh kasus Apartemen Meikarta dalam Putusan Nomor 328/P Sus PKPU 2020 PN Niaga Jakarta Pusat, tempat konsumen hanya berkodadukan sebagai kreditor Aonkuren

Dengan metode penelitian hukum terapan berorientasi kebijakan berbasis analisis normatif dan pendekatan perbandingan fungsional terhadap sistem off-the-plan di New South Wales (NSW), Australia, penelitian ini menganalisis dua instrumen NSW yang bekerja sejak awal transaksi trust account berdasarkan Conveyancing Act 1919 (NSW) dan caveat berdasarkan Real Property Act 1900 (NSW). Hasil perbandingan menunjukkan hahwa perbedaan mendasar kedua sistem terletak pada ada atau tidaknya fungsi pengamanan preventil, bukan pada bentuk kelembagaannya. Dengan menjadikan perlindungan preventif sebagai tertian comparations. penchtian ini merumuskan model normatif yang mengambil fungsi clemen-elemen NSW yang tidak terikat sistem Torrens-pemisahan dana, pelepasan bertahap berbasis verifikasi kemajuan, suht berkala, dan akuntabilitas profesi untuk ditempatkan dalam kerangka Indonesia yang ada, dengan memposisikan notaris sebagai pemegang rekening ansanat. pelepasan dana pengembang secara bertahap setelah verifikasi independen, serta ATR BPN yang menjalankan pengawasan berkelanjutan dan pencatatan kepentingan konsumen Model ini dituangkan dalam bentuk kerangka proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang siap dioperasionalkan