Alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Sukoharjo, khususnya di Kecamatan Bendosari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan LP2B dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian, menganalisis kesesuaian antara kondisi penggunaan lahan aktual dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan LP2B. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, analisis spasial menggunakan teknik overlay, identifikasi data Bhumi ATR/BPN, serta interpretasi citra historis Google Earth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LP2B di Kecamatan Bendosari telah dilaksanakan melalui penetapan kawasan LP2B dalam RTRW dan RDTR, mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pemberian insentif kepada petani berupa bantuan sarana produksi, subsidi pupuk, pembangunan irigasi, dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan hasil identifikasi pada tiga lokasi penelitian, tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang mencapai 33,3%, sedangkan 66,7% lokasi masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan arahan rencana pola ruang. Ketidaksesuaian tersebut ditemukan pada Desa Sidorejo dan Desa Gentan, sementara bangunan Taman Kanak-kanak di Desa Toriyo telah sesuai dengan ketentuan zonasi RDTR Penelitian juga menemukan adanya perbedaan antara data spasial dengan kondisi aktual penggunaan lahan yang dipengaruhi oleh keterlambatan pembaruan data, perkembangan pembangunan yang berlangsung lebih cepat, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan kawasan LP2B belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan LP2B di Kecamatan Bendosari telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan sinkronisasi data spasial, pengawasan lapangan yang lebih intensif, koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi pemberian insentif kepada pemilik lahan pertanian agar perlindungan terhadap lahan pertanian dapat terlaksana secara berkelanjutan.