Penelitian ini mengkaji keterbatasan kekuatan mengikat mediası pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Slernan, dengan studi kasus sengketa antara Paulus Sawalman (PS) melawan Ny Harlimpat Donowiyono beserta kuasanya Jap Kurniawan Halim (ND/JKH) atas objek Letter C No. 143 Persil 24 dan SHM No. 00371/Maguwoharjo. Kesepakatan hasil mediasi yang tertuang dalam Berita Acara Mediasi tertanggal 15 September 2022 tidak pernah dilaksanakan oleh para pihak, sehingga status penanganan kasus dikategorikan KI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tidak dilaksanakannya kesepakatan hasil mediasi, mengkaji implikasi hukum yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta menganalisis upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Penelitian menggunakan format yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui wawancara, telaah dokumen Berita Acara Mediasi, serta bahan hukum yang dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelaksanaan kesepakatan mediasi disebabkan oleh perpaduan faktor substantif, yaitu ketidaksepakatan bilateral mengenai nilai harga dan luas tanah objek sengketa, serta faktor struktural berupa lemahnya kekuatan eksekutorial Berita Acara Mediasi yang hanya berkedudukan sebagai perjanjian di bawah tangan tanpa pendaftaran ke Pengadilan Negeri. Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum berlapis, mencakup wanprestasi keperdataan, status administrasi yang tetap berada pada klasifikasi Kl, serta terhambatnya pembaruan data fisik dan yuridis bidang tanah yang bersengketa. Upaya penyelesaian yang telah ditempuh Kantah Sleman, meliputi mediasi ulang, pengukuran ulang, saran litigasi, dan pelimpahan ke Kantor Wilayah BPN DIY, belum berhasil mengatasi kebuntuan karena tidak adanya kewenangan eksekutorial di tingkat administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbatasan tersebut bersumber dari desain sistem mediasi pertanahan non-litigasi yang belum memiliki mekanisme penegakan yang memadai, sehingga diperlukan penguatan klausul BA Mediasi, optimalisasi kapasitas kelembagaan, dan penegasan kedudukan hukum hasil mediasi pertanahan.