Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian konflik pertanahan historis melalui Konsolidasi Tanah dalam pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pascabencana di Kelurahan Petobo, Kota Palu, serta mengevaluasi keberhasilannya melalui pilar keadilan sosial dan kepastian hukum. Tragedi gempa bumi dan likuifaksi tahun 2018 telah memusnahkan tata ruang fisik dan memperburuk konflik pertanahan laten, sehingga menuntut kebijakan penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah yang presisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumen, yang dianalisis menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian (Das Sein) menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dilaksanakan melalui penelusuran riwayat penguasaan, penerapan Sumbangan Tanah untuk Pembangunan (STUP), dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Secara administratif, Konsolidasi Tanah berhasil mengamankan lahan Huntap dan memberikan kepastian hukum bagi mayoritas peserta. Namun, analisis gap (Das Sollen vs Das Sein) mengungkap adanya kekakuan positivisme hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Masyarakat korban bencana yang menguasai tanah secara fisik namun kehilangan atau tidak memiliki bukti kepemilikan formal gagal terakomodasi. Selain itu, munculnya persepsi ketidakadilan terkait besaran STUP menandakan bahwa asas musyawarah belum berjalan secara mufakat mutlak.

Sebagai solusi atas celah tersebut, penyelesaian konflik pascabencana tidak dapat hanya bertumpu pada hukum formal. Diperlukan diskresi kebijakan afirmatif berupa pengakuan hak berbasis penguasaan komunal atau saksi sosial untuk melindungi warga tanpa bukti formal. Penyempurnaan instrumen Konsolidasi Tanah harus meletakkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai prasyarat mutlak, agar pemulihan hak-hak keperdataan masyarakat pascabencana dapat terwujud secara utuh dan berkelanjutan.