Tumpang tindih bidang tanah yang berujung pada pembatalan sertipikat menunjukkan bahwa akurasi data pertanahan merupakan faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai plotting digital bidang tanah kategori Kluster 4 (K4), mengidentifikasi bentuk dan penyebab cacat administrasi akibat tidak dilaksanakannya plotting digital, serta menjelaskan urgensi penerapannya sebagai langkah preventif dalam mencegah cacat administrasi penerbitan sertipikat Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi kasus Putusan PTUN Semarang Nomor 95/G/2024/PTUN SMG. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, studi kepustakaan, dokumentasi, observasi dokumen, dan focus group discussion terdokumentasi, yang dianalisis secara normatif-yuridis. Kajian menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, teori cacat administrasi, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori pendaftaran tanah, serta konsep digitalisasi administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat administrasi dalam perkara tersebut disebabkan oleh belum optimalnya plotting digital K4, belum terintegrasinya data fisik dan data yuridis, status bidang yang belum landing, serta tidak optimalnya verifikasi spasial sebelum penerbitan sertipikat. Penelitian menyimpulkan bahwa plotting digital K4 bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan instrumen hukum preventif yang berperan penting dalam mencegah tumpang tindih bidang tanah, mewujudkan kepastian hukum, serta mendukung administrasi pertanahan yang akurat, terintegrasi, dan berbasis sistem elektronik.