Pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu proyek strategis nasional yang memerlukan pengadaan tanah dan relokasi masyarakat. Pelaksanaan relokasi tidak hanya mengakibatkan perubahan penguasaan tanah, tetapi juga mempengaruhi kondisi kehidupan sosial masyarakat di lokasi relokasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penguasaan tanah masyarakat pasca relokasi, kondisi sosial masyarakat, serta penyesuaian dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat setelah relokasi akibat pembangunan Bendungan Semantok di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat terdampak relokasi serta instansi terkait, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum relokasi masyarakat menguasai tanah dengan status Hak Milik dan Letter C, sedangkan spetelah relokasi masyarakat menempati lahan relokasi yang berasal dari kawasan hutan Perhutani sehingga status penguasaan tanahnya belum memperoleh kepastian hukum karena masih dalam proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH). Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penguasaan tanah meskipun masyarakat telah menempati lokasi relokasi selama beberapa tahun. Dari aspek sosial, relokasi memberikan perubahan terhadap mata pencaharian, akses terhadap fasilitas umum, serta hubungan sosial masyarakat. Masyarakat mampu beradaptasi melalui kegiatan kemasyarakatan, pembentukan paguyuban, kerja bakti, dan kegiatan keagamaan sehingga hubungan sosial tetap terjaga. Namun demikian, penyelesaian status penguasaan tanah melalui TMKH dan peningkatan kualitas infrastruktur masih diperlukan untuk mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat pasca relokasi.