Penelitian ini dilatarbelakangi oleh legal deadlock pada sengketa tanah bekas Eigendom Verponding di Dago Elos. Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022 yang memenangkan klaim keperdataan ahli waris Muller berbenturan dengan putusan pidana yang membuktikan pemalsuan dokumen alas hak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum penguasaan fisik (sporadik) olch masyarakat serta merumuskan skema penyelesaian administratif oleh Kantor Pertanahan guna memberikan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah objek sengketa telah berstatus tanah negara akibat kegagalan konversi hak kolonial hingga batas waktu 24 September 1980. Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1979, permohonan hak atas penguasaan fisik oleh masyarakat berkedudukan prioritas. Mengingat putusan pidana tidak otomatis membatalkan putusan perdata melainkan berfungsi sebagai alasan Peninjauan Kembali, Kantor Pertanahan berwenang menyelesaikan sengketa secara administratif bertahap mulai dari penetapan status quo, inventarisasi oleh Panitia A, hingga pemberian hak baru. Kesimpulannya, penguasaan fisik oleh masyarakat memiliki dasar yuridis yang kuat atas tanah negara, dan Kantor Pertanahan dapat mengurai kebuntuan sengketa ini melalui instrumen administratif tanpa bertentangan dengan putusan pengadilan.