Regulasi sertipikat elektronik dimulai sejak tahun 2021 yang tertuang di dalam Permen ATR/Ka BPN No. 1/2021, seiring berjalannya waktu regulasi tersebut dicabut, diganti dengan Permen ATR/Ka BPN No. 3/2023. Pelaksanaan penerbitan sertipikat elektronik oleh kantor pertanahan tidak semudah apa yang telah disusun pada Permen ATR/Ka BPN No. 3/2023 maupun TCK Verifikasi Buku Tanah (BT) dan Surat Ukur (SU). Hal ini dibuktikan dengan data Buku Tanah (BT) dan Surat Ukur (SU) pada tahun lama misal rentang tahun 1970-1999 yang sebagian belum dientri pada Portal Aplikasi ATR/BPN. Sehingga, dalam implementasinya terdapat kendala khususnya verifikasi Buku Tanah (BT) dan menjadi problematika tersendiri bagi kantor pertanahan yang menjadi kantor prioritas dalam penerbitan dokumen elektronik. Tujuan tulisan ini adalah guna menjawab permasalahan permasalahan yang muncul serta upaya kebijakan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara terkait pelaksanaan verifikasi Buku Tanah (BT). Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Hasil peneltian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan verifikasi buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu Persiapan, Pelaksanaan dan Kualitas Kontrol. Kesesuaian pelaksanaan verifikasi buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara ada tahapan yang belum sesuai yaitu perhitungan atau inventarisasi dokumen buku tanah dan pembuatan form/laporan/berita acara. Kendala atau problematika yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.