Penetapan kawasan hutan di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2008-2009 dilakukan sebagai konsekuensi administratif pembentukan daerah otonom baru yang mensyaratkan minimal 30% kawasan hutan. Akibatnya, delapan desa ditetapkan sebagai hutan lindung secara sepihak tanpa proses free, prior and informed consent, termasuk Desa Rarnalulu yang masyarakat hukum adatnya telah mendiami wilayah tersebut selama 19 generasi sejak sekitar tahun 1597 Masehi Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya dan strategi maryarakat hukum adat Desa Raenalulu dalam memperjuangkan pelepasan tanah ulayat dari kawasan hutan, serta memaknai dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan dari penetapan tersebut.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian kualitatif deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan yang dipilih secara purposive, observasi lapangan, dan stodi dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan metode. Kerangka analisis menggarakarn Teori Keadilan Distributif John Rawls (1971) dan Tangga Partisipasi Masyarakat Amstein (1969) sebagai teori utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Desa Raenalulu menempuh empat jalur upaya secara simultan, yaitu jalur politik dan administratif, jalur hukum dan pertanahan, penguatan legitimasi adat, serta kerja sama dengan pemerintah desa. Dari keempat jalur tersebut, masyarakat menjalankan empat strategi mempertahankan penguasaan fisik, dialog non-konfrontatif, membuka peluang berbagai alternatif penyelesaian, dan memilih skema penguasaan komunal Pemetaan terhadap tangga Arrotein menunjukkan bahwa tidak ada upaya yang mencapai tingkat citizen power, dengan posisi tertinggi hanya pada level placution dan partnership parsial. Temuan orisinal penelitian ini adalah strategic non-participation penolakan sadar terhadap prosedur formal negara yang justru terbukti paling efektif menjaga posisi tawar masyarakat, namun tidak terbaca oleh model tangga Arnstein yang hanya mengukur partisipasi formal. Dampak penetapan kawasan hutan bersifat berlapis: ketidakpastian status tanah yang menghambat sertifikasi, blokir pembangunan infrastruktur, tegangan sosial laten. dan yang paling fundamental adalah intergenerational injustice dalam perspektif Rawls-beban kebijakan yang diwariskan kepada generasi yang belum lahir dalam bentuk ketidakpastian hukum atas tanah ulayat.