Permasalahan Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis merupakan permasalahan pertanahan historis yang telah berlangsung sejak masa pendudukan Jepang dan menyebabkan ketidakjelasan status hukum serta ketidakpastian penguasaan tanah yang dikelola masyarakat secara turun-temurun. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan program konsolidasi tanah sebagai bagian dari kebijakan reforma agraria. Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan pemilihan konsolidasi tanah, mendeskripsikan pelaksanaannya, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan stadi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi tanah dipilih karena dinilai paling mampu menyelesaikan kompleksitas permasalahan yang bersifat historis, yuridis, administratif, dan spasial dibandingkan alternatif lainnya. Pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dan bertahap melalui perencanaan, pengumpulan data fisik dan yuridis, penataan bidang tanah, hingga penerbitan sertipikat hak atas tanah dengan dukungan koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Keberhasilan program didukung oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah kalurahan, serta sinergi antarinstansi. Sementara itu, hambatan yang dihadapi meliputi kesulitan identifikasi bidang tanah dan ahli waris, kendala teknis lapangan, hambatan administrasi, serta keterbatasan anggaran, Penelitian ini menunjukkan bahwa konsolidasi tanah merupakan instrumen yang efektif dalam penyelesaian permasalahan pertanahan historis sekaligus mendukung penataan kawasan secara berkelanjutan.