Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan mekanisme penerbitan Persetujuan Kesesasian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPK), mengevaluasi efektivitas pengendalian pemanlisatan nang, serta mengidentifikasi potensi dampak soual dan lingkungan dari rencana pembangunan real estate seluas 22.5 hektar oleh PT. Stasionkota Sarana Permai di Kelurahan Pecalukan, Kocamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sebuah kawasan lereng Gumang Arjuno dengan tingkat kerawanan longsor tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan strategi studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kantor Pertanahan, Dinas Tats Ruang, Panitia Khomus DPRD. dan masyarakat serdampak, serta didukung dokumen kebijakan, Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), dokumen PKKPR, dan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografia (SKG). Efektivitas pengendalian dianalisis menggunakan kerangka liga sub sistem Yamus (2008), yaitu poupaturin, pengawasan, dan penertibun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan PKKPR telah memenuhi ketentuan PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen ATFUBPN Nemot 13 Tahun 2021 secara prosedural, namun mekanisme verifikasi masih berorientasi pada keparuhun administratif dan belum menerapkan evaluasi risiko secara substantif. Hal tersebut ditunjukkan oleh tidak diajukarmya permohonan haru ketika terjadi perubahan rencana pemanfaatan dari pariwisata alam menjadi real estate, serta belum tersediany a dokumen AMDAL meskipun sekitar 50% kawasan mermiliki kemiringan lereng lebih dari 29% Sub sotem pengaturan berjalan secara prosedural tetapi behan efektif secara substanti, sedangkan sub sistem pengawasan dan penertiban belum berfungsi optimal sehingga pengendalian lebih hanyak didorong oleh tekanan masyarakat dan rekomendasi Panitia Khmas DPRD daripada mekanisme pengawasan pemerintah. Rencana pembangunan berpotenti meningkatkan risiko longsor dan bangir handang, thengurangi fungsi resapan an, memperburuk defisus air tanah, serta memicu konflik ruang dan ketidakadilan sosial akibat ketimpangan distribusi manfaat dan naike pembangunan. Penelitian ini merekonsensdasikan penguatan koordinasi lintas sektor, penetapan evaluasi perizinan berbasis risiko secara saboranti, serta peningkatan pelihatan masyarakat sejak tahap perencanaan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan