Penelitian ini membehas proses pengadaan tanah dalam pembangunan hunian tetap pasca bencana erupsi Gunung Ruang Tahun 2024 di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tahapan pengadaan tanah dalam keadaan mendesak, dinamika interaksi antar pemangku kepentingan, hambatan yang muncul, serta pemenuhan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan partisipani masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pengadaan tanah dalam keadaan mendesak secara normatif telah dilaksanakan sesuai Letentuan peraturan perundang-undangan, meskipun terdapat penyesuaian prosedural karena kondisi kedaruratan pascabencana. Dinamika stakeholder berjalan relatif baik melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Kanwil ATR/BPN Kantor Pertanahan, pemerintah desa, pemilik tanah, dan masyarakat terdampak. Hambatan utama yang ditemukan meliputi persoalan yuridis terkait ganti kerugian pada area sempadan pantai serta kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pasca relokasi. Dari aspek kepastian hukum, pengadaan tanah menunjukkan capaian kuat melalui penerbitan sebagian besar sertipikat hak atas tanah bagi penerima hunian tetap. Namun, aspek keadilan dan partisipasi masih perlu diperkuat, terutama dalam pemulihan mata pencaharian dan pelihatan masyarakat secara substansif.