Implementasi kebijakan alih media sertipikat tanah analog menjadi sertipikat elektronik sering menghadapi resistensi birokratis dan hambatan sosiokultural, yang berakar pada ketidaksinkronan kesiapan data analog, sistem aplikasi, dan Implementasi alih media terutama di tingkat kota. Oleh karena ina, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut dengan mendeskripsikan tingkat kesulitan teknis, mengidentifikasi berbagai tantangan internal dan eksternal, serta merumuskan strategi adaptasi kelembagaan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap 17 informan. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat ketimpangan beban kerja antar seksi. Petugas Seksi Survei dan Pemetaan menghadapi beban kerja tinggi akihat kompleksitas pemetaan spasial bidang tanah dan instabilitas sistem aplikasi yang digunakan. Di sisi lain, petugas Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah menghadapi kesulitan saat memvalidasi ejaan dalam buku tanah kuno. Secara eksternal, masyarakat masih menunjukkan adanya resistensi psikologis terhadap bentuk fisik sertipikat elektronik serta kekhawatiran terhadap keamanan data.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hambatan utama eksekusi kebijakan terletak pada ketidaksinkronan kesiapan data analog, sistem aplikasi, dan implementasi alih media. Untuk mengatasi hal tersebut, rekomendasi strategis yang disarankan meliputi pelaksanaan audit data analog pra-input, peningkatan stabilitas infrastruktur teknologi informasi, serta pergeseran model sosialisasi media sosial ke pendekatan langsung kepada masyarakat untuk menjaminn kepastian hukum.