Penguasaan tanah oleh etnis Cina di Indonesia kerap menghadapi dualisme antara regulasi nasional yang inklusif dan aturan lokal yang restriktif, seperti pembatasan Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kondisa sosiopolitik dan dinamika hukum pertanahan ini terus bertransformasi, memicu munculnya berbagai strategi adaptasi ekonomi dan hukum oleh kelompok minoritas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan struktur intelektual, tren perkembangan literatur, serta pergeseran paradigma akademis terkait pola penguasaan tanah etnis Cina di Indonesia dalam dua periode regulasi yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Bibliometrik. Metadata bteratur bersumber dari Google Scholar yang dijaring melalui perangkat Junak Publish or Perish (rentang tahun 2008-2026), lalu disaring secara manual hingga diperoleh ratusan artikel relevan. Analisis data dan visualisasi jaringan spasial-tematik dilakukan menggunakan seftunery VOSviewer 16.20 melalui teknik analisis co-occurrence kata kunci.

Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran radikal dalam paradigma riset pertanahan. Periode 1 (2008-2020) didominasi oleh isu sosiopolitik asimetris dan klaim diskriminasi hukum di Yogyakarta yang kini telah mencapai titik jerah (research saturation). Sebaliknya, Periode II (221-2005) pasca-UU Cipta Kerja bergeser secara pragmatis pada manajemen art, akutnalasi modal di kawasan urban luar Yogyakarta (seperti Surabayal, serta optimalisasi instrumen Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) dengan siklus jangka waktu yang lebih panjang.

Pergeseran ini membuktikan kedewasaan mitigasi risiko hukum dan kelenturan ekonomi etnis Cina dalam mengamankan aset properti mereka di Indonesia. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi research gap pada aspek efektivitas pemandirian HGU korporasi di luar Pulau Jawa.