Banjir di Kabupaten Bandung berkaitan dengan kondisi fisik wilayah, jaringan aliran sungai, aliran permukaan, serta perkembangan kawasan terbangun.
Kawasan rawan banjir perlu dilihat sebagai wilayah terdampak bencana sekaligus sebagai ruang yang memerlukan perhatian dalam penataan pertanahan dan pemanfaatan ruang. Penelitian ini bertujuan menganalisis sebaran bahaya banjir, potensi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan bahaya banjir, serta menentukan lokasi prioritas kawasan rawan banjir untuk mendukung penentuan Potensi Objek Konsolidasi Tanah (POKT) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif spasial melalui pengolahan data spasial, studi dokumen, overlay SIG, skoring, dan verifikasi lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan kawasan bahaya banjir mencakup 28.590,7 ha atau 16,42% dari luas Kabupaten Bandung, dengan kelas bahaya tinggi sebagai bagian terbesar seluas 10.718.9 ha. Jumlah penduduk yang berpotensi terpapar mencapai 2.413.272 jiwa, sedangkan potensi kerugian fisik dan ekonomi sekitar Rp48,29 triliun. Area terbangun pada kawasan bahaya banjir seluas 6.062.58 ha, terdiri atas 5.697,65 ha (93.98%) sesuai RTRW dan 364,93 ha (6,02%) tidak sesuai. Klasifikasi prioritas terhadap 218 desa/kelurahan menghasilkan 114 prioritas rendah, 91 prioritas sedang, dan 13 prioritas tinggi. Lokasi prioritas utama terdapat di Desa Manggahang. Desa Andir, Desa Rancamanyar, Desa Pasawahan, Kelurahan Dayeuhkolot, dan Desa Sangkanhurip yang memperlihatkan pertemuan antara bahaya banjir tinggi, kawasan terbangun, potensi dampak sosial ekonomi, dan kesesuaian pemanfaatan ruang. Penelitian ini menyimpulkan hasil analisis lokasi prioritas kawasan rawan banjir dapat menjadi masukan awal bagi penentuan POKT dan perencanaan Konsolidasi Tanah. Pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan disarankan menggunakan hasil ini sebagai dasar awal, dengan penilaian lanjutan pada skala yang lebih rinci sebelum penetapan lokasi pelaksanaan.