Tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum sehingga keberadaan sistem administrasi pertanahan yang tertib sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Dalam proses pendaftaran tanah, selain menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak, juga dihasilkan warkah pertanahan yang mernuat data fisik dan data yuridis sebagai dasar penerbitan hak atas tanah. Warkah memiliki peran penting dalam pembuktian ketika terjadi sengketa pertanahan karena dapat digunakan untuk menelusuri riwayat penguasaan dan proses administrasi penerbitan hak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai warkah pertanahan sebagai alat bukti hukum, mengkaji kondisi pengelolaan dan pemanfaatannya dalam penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya optimalisasi pengelolaan warkah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan yang berwenang, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warkah pertanahan memiliki kedudukan penting sebagai dokumen administrasi yang menjadi dasar pembuktian keabsahan penerbitan hak atas tanah dalam proses penyelesaian sengketa. Pengelolaan dan pemanfaatan warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur telah berjalan sesuai ketentuan, namun belum optimal karena masih terdapat kendala teknis, administratif, yuridis, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan percepatan digitalisasi warkah, penguatan sistem administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta penguatan regulasi dan pemanfaatan warkah agar mampu mendukung penyelesaian sengketa pertanahan secara lebih efektif serta memberikan kepastian hukum.