Skripsi ini mengangkat persoalan sertipikasi tanah adat perveangan di Desa Raenelula Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sahu Raljus, yang hingga kini masih terhambat oleh sistem penguasaan tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tijuan penelitian ini adalah mengungkap mekanisme penguasaan dan pelepasan hak atan tanah adat, memahami peran serta kewenangan ketua adat dalam proses tersebut, dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menyebabkan proses sertipikani tidak berjalan.

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui stodi kasus intrinsik dan pendekatan deskriptif-analitis. Dona dikumpulkan melalui wewancara mendalam dengan ketua adat Kerogo Napujara, sekretaris Desa Raerialulu, serta pejabat Karmor Pertanahan Kabupaten Sabo Rajas Lemudian dianalisis menggunakan teori pluralume hukum, kekansaan dan otoritas, serta Institutional bricolage

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah adat di Desa Raenalulu didesarkam pada hubungan kekerahatan antara individu dengan Udu dan Kerogo masing-masing, Nolan berdasarkan sertipikat yang diterbitkan negara. Ketua adat berperan sebagai otoritas oma dalarn memberikan atau tidak memberikan pelepasan hak atas tanah adat sehingga proses sertipikasi tanah perorangan sangat bergantung pada persetujuan yang diberikan melalui mekanisme adat. Penelitian ini mengidemifikasi tiga hambanana, you hambatan struktural berupa belum terintegrasinya mekanisme hukum alat dengan administrasi pertanahan negara, hambatan Aultural berupa kuatnya nilai komunal dalam penguasaan tanah serta hambatan politik berupa dominannya kewenangan kelembagaan adat dalam pengambilan keputusan mengenai pelepasan hak atas tanah

Penelitian ini menegaskan bahwa proses sertipikasi tanah adat perorangan di Desa Racnalohi pada dasarnya merupakan hasil negesini antara hukum adat dan hukum negans, holan penggantian satu sistem oleh sistem lainnya. Rekomendasi utama penelitian ini adalah perbanya kebijakan yang mengakomodasi peran ketua adat secara formal dalam proses servipsi, ta penguatan pemahaman hukum bagi masyarakat adat yang hendempak langsung.