Transformasi digital dalam administrasi pertanahan melalui kebijakan sertipikat elektronik bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan efisiensi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan proses alih media sertipikat tanah, mengkaji persepsi masyarakat terhadap aspek keamanan dan kemudahan sertipikat elektronik, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat penerimaannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan melalui purposive sampling, yang melibatkan aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, perangkat kelurahan, serta masyarakat pemegang sertipikat elektronik dan konvensional. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis menggunakan metode tematik Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan proses alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu berlangsung secara bertahap dan fluktuatif karena sangat bergantung pada validasi data spasial (SU-el) dan tekstual (BT-el) serta inisiatif permohonan masyarakat. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antar kelompok masyarakat, pemegang sertipikat elektronik memiliki persepsi positif yang tinggi, merasa aman dari risiko kehilangan fisik, serta memercayai keabsahan hukum dan perlindungan dari pemalsuan berkat teknologi Tanda Tangan Elektronik (TTE). Sebaliknya, pemegang sertipikat konvensional cenderung ragu dan khawatir terhadap risiko kebocoran data siber dan ketiadaan bentuk fisik. Faktor pendorong utama adopsi adalah keinginan menghindari kerusakan fisik dokumen dan efisiensi sistem digital, sedangkan faktor penghambat utarna meliputi rendahnya literasi digital masyarakat di wilayah perbatasan, keterbatasan sarana teknologi, serta belum adanya kegiatan sosialisasi khusus yang menyasar langsung masyarakat di tingkat kelurahan